101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 159, TLN NO. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. 27 Tahun 1990 (X). Dalam pasal itu disebutkan jenis program jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46. Di penghujung tahun 2009 ini, usia Undang – Undang (UU) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) telah lima tahun (UU No. UU 40 tahun 2004 tentang SJSN diundangkan oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 2004 di Jakarta. Latar Belakang. Pasal 5 ayat. UU No. tentang Pengujian UU No. Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbinganJAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Ruang Sidang Panel MK pada Rabu (23/3/2022). Muatan UU P2SK terdiri atas 27 Bab dan 341 Pasal. Sejak hari Selasa, tanggal 17 Mei 2005, Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/200440: Tahun: 2004: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 19 Oktober 2004 : Tanggal Pengundangan:. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. perubahan kedua UUD 1945 merumuskan: “Setiap orang berhak atas 2Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja masih tetap berlaku meskipun telah berlaku Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Kedudukan Pemerintah terhadap ke-empat BUMN Persero tersebut adalah sebagai pemegang saham tunggal yang berarti sebagai investor atas BUMN penyelenggara program jaminan sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan. 2012. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ABSTRAK: bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG NO. ” Penjelasan Pasal 2 UU No. UNDANG-UNDANG NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Permen Nomor 21 Tahun 2013 (X)BAB II HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Aria Yuditia, Yusup Hidayat, Suparji Achmad Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana. UU NOMOR 40 TAHUN 2004. UU 40 TAHUN 2004: Judul: Sistem Jaminan Sosial Nasional: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 40: Tahun: 2004: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa:. 24 Tahun 2011, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi dua. Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan karyawan adalah UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan. Tipe Dokumen. 38 Tahun 2007; PP No. Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. . sistem jaminan sosial nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa. Undang-Undang ini mengatur kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, otonomi daerah,. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Tipe Dokumen. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 -NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. 3) Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang : a. 2004/ No. No. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) betujuan untuk. Pemerintah juga mengeluarkan produk hukum yang. Toh, pada 15 Juli 2004, DPR menyetujui Perpu tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. "Jadi poin ketiga itu besaran tarif ditinjau 2 tahun sekali begitu juga dengan besaran iuran ditinjau 2 tahun sekali. 40 Tahun 2004’, Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga (Airlangga Press 2003). UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 40: Tahun: 2004: Tentang: SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Oktober 2004: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Status: Berlaku Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang. 07/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU No. b. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. 817 Jl. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 745 Peraturan. ASAS DAN TUJUAN 3. Dengan klaim asuransi kesehatan cashless , kamu cuma perlu memberikan nomor asuransi pribadi saja dan kamu bisa langsung dapat layanan medis saat itu juga tanpa melalui proses administrasi lagi. Kedua Undang-undang tersebut secara eksplisit belum mengatur mengenai. UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Selanjutnya Pasal 424 menjelaskan perubahan sebagian UU Nomor 40 tentang SJSN, yaitu Kewajiban Pemberi Kerja, Prinsip Jaminan Kesehatan, Manfaat dan Fasilitas Kesehatan, Pengendalian Moral Hazard, serta Tarif dan Iuran. NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2004. 4/2/2004 11:07:28 AM. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan 5). 4379, LL SETNEG : 15 HLM. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. UU No. Undang-undang (UU) tentang Wakaf. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan. UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jamin Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Tahun. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Siaran Pers Akhir 2012. Surya Tranggana. Utamanya seperti dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sebelumnya, saya ketemu blognya Mas Ipunk yang memuat file English version dari UU No 40 tahun 2007, yang juga saya copi paste di blog ini. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 40 Untuk dapat diangkat sebagai anggota. Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. 40 tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 yang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. com – BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang. . Diundangkan Tanggal 19 Oktober 2004. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ada 4 UU yang terdampak dalam klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yakni UU No. 4459 , LL SETNEG : 26 HLM. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). B. NOMOR 41 TAHUN 2004. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Tajuk Entri Utama: Indonesia. Peraturan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3 Tahun 1954. KMA No. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 tahun 2004 tentang SJSN disusun jauh lebih awal dibandingkan UU No. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sjsn 2. Jabatan Notaris - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. f. . Undang-undang (UU) No. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan. Adapun pasal 425 berisi tentang perubahan sebagian Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang meliputi kelembagaan. TENTANG. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 (UU/2004/40) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU. Mencabut : UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 13 tahun 2011), dan pengadaan tanah bagi. See full list on jogloabang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 (UU/2004/37) (2004) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaat. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No. Nasional sesuai dengan UU No. com - BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal di Lembaga Sandi Negara. Peraturan Perundang-undangan. Seperti halnya UU No. UU No. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mencabut : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat,asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. penundaan kewajiban pembayaran. . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selengkapnya: Undang-undang No. Bab XII UU P2SK memuat tentang Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program. UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf. . Islamic Finance OJK 2015. bahwa setiap orang. KETENTUAN PENUTUP. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah Jabatan Notaris. Wakaf - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor. Dalam UUNOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. ‘Implikasi Ketentuan Jaminan Sosial Dalam UU No. •UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. NOMOR 40 TAHUN 2004. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang (UU). bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi. Samiani.